//
you're reading...
Common

Tidak Konsisten #PrabowoKalah

Ilustrasi Islam
Ilustrasi

http://news.detik.com/read/2014/09/11/110647/2687330/10/ahok-dulu-gerindra-tolak-ruu-pilkada

Kamis, 11/09/2014 11:06 WIB
Ahok: Dulu Gerindra Tolak RUU Pilkada

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) heran dengan perubahan sikap Gerindra mendukung RUU Pilkada. Padahal, dulu Gerindra sangat menentang revisi Undang-undang itu.

Ahok menuturkan kisah penolakan Gerindra saat dia masih menjadi anggota Komisi II DPR dulu. Ahok mengatakan, waktu itu hanya dirinya dari Golkar yang menolak revisi UU Pilkada. Sedangkan Gerindra, kata Ahok, solid menolak revisi UU itu.

"Yang jelas saya 2,5 tahun di komisi II DPR RI. Waktu itu saja saya di partai Golkar, Gerindra semua menentang proposal draft revisi dari Kemendagri. Kita sudah tolak terus dari 2010," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Oleh karenanya Ahok heran sekarang Gerindra berubah sikap. Dia pun memutuskan keluar dari Gerindra, meski sudah dirayu untuk bertahan oleh keponakan Prabowo, Aryo Djojohadikusumo.

"Ya kita sudah komunikasi. Kan Aryo datang kemarin siang, Aryo anak Pak Hashim. Saya sudah sampaikan. Saya membaca dari dia bahwa nggak mungkin lagi. Saya mau komunikasi sama DPP pun, berdebat semeja pun sama mereka, mereka akan ngotot," pungkasnya.

http://www.pikiran-rakyat.com/node/296873

Sembilan Pernyataan Sikap dari Koalisi Kawal RUU Pilkada
Minggu, 14/09/2014 – 21:38

JAKARTA, (PRLM).- Koalisi kawal RUU Pilkada dengan tegas menolak keinginan para pengambil keputusan di DPR untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Bahkan, mereka mengeluarkan sembilan pernyataan sikap bahwa pilkada kepada DPRD berarti kemunduran dalam dua hal yakni partisipasi politik rakyat dan demokrasi substansial.

Deputi jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, proses demokratisasi Indonesia tidak boleh dirusak oleh segelintir orang. Oleh sebab itu, kata dia, JPPR bersama Perludem, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), ICW, TI Indonesia, IBC, FITRA dan Correct menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, memilih pemimpin adalah hak konstitusional rakyat, yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Jika RUU Pilkada merenggut hal tersebut, berarti negara telah merampas dan merusak prinsip daulat rakyat sesungguhnya.

"Kedua, rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya karena itulah hakikat dari demokrasi substansial. Ketiga, Mekanisme pemilihan langsung (presiden/wakil presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota legislatif) merupakan esensi partisipasi politik karena memberikan ruang yang luas bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru pilihan rakyat," ujarnya.

Keempat, kata Hafidz, DPR dan pemerintah harus membuka lagi semua data dan perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang terbukti 90% pilkada langsung berjalan damai. Kelima, proses pemilihan kepala daerah secara langsung mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya melalui penyelenggaraan tahapan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Keenam, proses pemilihan kepala daerah secara langsung lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah yang berbasis pada pemahaman mengenai kebutuhan dan aspirasi warga daerah. Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yaitu partisipasi, akuntabilitas, dan demokrasi.

"Ketujuh, jika yang dikhawatirkan adalah persoalan biaya penyelenggaraan, maka pelaksanaan pilkada lebih efisien dengan cara serentak, yang telah disahkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Kedelapan, kata Hafidz, pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa praktik politik uang (jual beli suara) merupakan produk dari perilaku kebanyakan elite yang hendak menjadi pemimpin tetapi tidak berakar di masyarakat, bukan semata bersumber dari keinginan masyarakat.

Dan yang terakhir, proses pilkada langsung membuat rakyat bisa menagih janji-janji pemimpinnya sehingga pemimpin akan lebih akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya.

"Pilkada langsung sejatinya adalah esensi demokrasi. Karena itu, mengembalikan pilkada kepada DPRD berarti kemunduran," ujarnya.

Hal senada dikatakan Wasekjen KIPP Indonesia Jojo Rohi. Bahkan, Jojo mengkritik parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pengusul pilkada tak langsung dalam RUU Pilkada. Menurut KIPP, parpol-parpol tersebut tidak konsisten dengan sikap politik mereka.

"Ada 4 inkonsistensi yang ditunjukkan parpol koalisi merah putih," ujarnya.

Pertama, kata Jojo, KMP pernah menolak keras sistem noken (pengambilan suara oleh ketua adat melalui musyawarah). Mereka bahkan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap mengarahkan suara. Koalisi kawal RUU Pilkada merasa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan mekanisme Pilkada lewat DPRD.

"Tapi dengan sistem yang sama, di ruang yang berbeda sistem ini ngotot diterapkan di Pilkada. Artinya, kalau sebuah sistem menguntungkan ambil kalau merugikan tolak," ujar Jojo.

Kedua, pemilu langsung acap kali disebut-sebut berpotensi mengundang politik uang. Namun, dia berpendapat jika RUU Pilkada disahkan maka aksi tersebut hanya berpindah dari ruang publik ke kamar elite DPRD.

"Menyoroti adanya praktik uang di Pilkada langsung dan menjadikan praktik dagang sapi di DPRD. Tadinya money politics di ruang publik sekarang ke kamar-kamar elite DPRD. Pilkada tidak langsung tidak serta merta menghilangkan praktek money politics," katanya.

Ketiga, Pilkada langsung dinilai rawan korupsi karena memakan biaya tinggi. Koalisi Pemantau Pemilu menilai tidak konsisten dengan fakta di lapangan yang menunjukkan justru lembaga legislatif paling korup di pamerintahan

Menurut Jojo, bila ingin Pilkada dipilih melalui DPRD maka dewan harus melakukan prakondisi dengan memperbaiki diri serta citranya sebagai lembaga yang bersih, bebas dari praktik korupsi.

"Keempat tentang penghematan biaya. Memang pemilihan tidak langsung pasti akan menghemat biaya banyak, tapi ini tidak konsisten ketika DPR merenovasi toilet dan pagarnya habis Rp 8,6 miliar kemudian uang rapat Rp 18 triliun. Ini tidak konsisten," tuturnya.

Dia menambahkan, sistem dan pengertian dari penghematan anggaran itu harus diluruskan dalam tubuh anggota legislatif sendiri. Hal ini agar dapat mendatangkan keadilan bagi semuanya, sebelum memangkas hak rakyat untuk memilih.

"Jadi tidak fair ketika yang dipangkas hak orang untuk berpartisipasi memilih pemimpinnya, sedangkan pemborosan ini diabaikan. Seolah-olah Pilkada jadi biang tidak efisiennya anggaran, baik dari APBN maupun APBD," ucapnya.

Bahkan, ia menilai sikap para parpol KMP lebih menunjukkan aksi kemarahannya terhadap presiden terpilih Joko Widodo.

"Ini dapat politik balas dendam. Kalau marah sama Jokowi jangan rakyat dikorbankan," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-108)***

– HOT NEWS: MENKOMINFO TIFATUL SEMBIRING SELINGKUH, ISTRI PERTAMA KABUR DARI RUMAH!!!!

– MENKOMINFO: Kalau Internetnya Cepat Mau Dipakai buat Apa?

– Korupsi Ahmad Heryawan/Aher Gubernur PKS Bisa dibaca disini.

– Korupsi Anis Matta, Tifatul Sembiring dan pejabat PKS lainnya bisa dibaca disini.

Beberapa Link/Website Mungkin Diblokir, untuk membuka blokir silakan klik:
Tip-tip Buka Blokir Website Karena Nawala

Atau dengan Firefox Add On Berikut:

Firefox anonymoX – Anti Blokir Situs Website

Faithfreedom Indonesia

PKS Partai Mesum
Foto Koalisi Koruptor Prabowo Hatta Prahara

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: