//
you're reading...
Berita Nasional

Fitra: Aceh Terkorup

Fitra: Aceh Terkorup
Tribun Network
Sabtu, 1 Maret 2014

BANDA ACEH – Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menemukan penyimpangan anggaran di Aceh mencapai Rp 10,3 triliun dalam 2.399 kasus.

Data yang dimiliki Seknas Fitra yang berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu merupakan akumulasi dari tahun 2009 hingga 2013 yang terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh.

Hal itu dibeberkan Seknas Fitra dan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh kepada Serambi di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Jumat (28/2).

Image

Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra, Uchok Sky Khadafi mengatakan, untuk tingkat provinsi, temuan penyimpangan mencapai Rp 7,3 triliun dengan 331 kasus. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota anggaran yang diduga diselewengkan sebesar Rp 2,9 triliun terdiri atas 2.068 kasus.

Di Aceh, kata dia, temuan penyimpangan anggaran daerah ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Aceh. “Angka tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Utara sebanyak Rp 1,4 triliun dalam 143 kasus. Ranking kedua Aceh Timur sebesar Rp 132,5 milyar dengan 82 kasus, dan ketiga Bireuen sebesar Rp 132,4 milyar dengan 83 kasus,” sebutnya.

Menurut Uchok, angka-angka penyimpangan tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap keuangan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 20 persen. “Kalau BPK melakukan audit secara keseluruhan (100 persen), maka kemungkinan jumlah penyimpangan anggaran daerah akan lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Banyaknya kasus penyimpangan ini, kata dia, karena pihak aparat hukum tidak menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi. “Oleh karena itu, kasus-kasus dari 2009 sampai 2013 semakin menumpuk dan hasil audit dari BPK hanya dianggap sampah oleh Pemda,” tukasnya.

(INGAT! Menurut Islam, sesama Muslim tidak boleh saling mengritik atau menghina)

Anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat itu, ulas Uchok, banyak digunakan untuk keperluan seperti biaya perjalanan dinas ganda, hibah untuk yayasan dan organisasi masyarakat, bantuan untuk partai politik dan lembaga vertikal. “Tidak hanya itu, modus penyimpangan anggaran ini juga dilakukan dengan cara membuat perjalanan dinas fiktif, realisasi belanja bantuan dinas sosial kepada kelompok masyarakat yang tidak disampaikan kepada yang berhak, indikasi mark-up pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan, serta mengurangi volume pekerjaan,” paparnya.

Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi lain, katanya, Aceh masih menduduki peringkat teratas. Untuk provinsi lain di Sumatera nominalnya hanya miliaran, tidak ada yang mencapai triliunan rupiah. Kalau dirincikan, Sumatera Utara sebesar Rp 565 M, Sumatera Barat 249 M, Riau 708 M, Jambi 604 M, Sumatera Selatan 101 M, Bengkulu 91 M, dan Bangka Belitung 27 M. “Sementara untuk DKI Jakarta saja 1,2 triliun rupiah,” sebutnya.

– HOT NEWS: MENKOMINFO TIFATUL SEMBIRING SELINGKUH, ISTRI PERTAMA KABUR DARI RUMAH!!!!

– MENKOMINFO: Kalau Internetnya Cepat Mau Dipakai buat Apa?

Beberapa Link/Website Mungkin Diblokir, untuk membuka blokir silakan klik:
Tip-tip Buka Blokir Website Karena Nawala

Atau dengan Firefox Add On Berikut:

Firefox anonymoX – Anti Blokir Situs Website

Faithfreedom Indonesia
Faithfreedom forum static
Faithfreedompedia

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: